Reformasi sudah berjalan 12 tahun lamanya, perubahan yang berarti pasti sangat diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan khususnya dalam bidang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable. Sering sekali akhir-akhir ini kita menyimak wacana di internet, koran-koran serta media televisi mendengung-dengungkan good governance. Tapi apakah semua lapisan masyarakat dapat mengerti seperti apakah pemerintahan yang baik itu??? Dalam keseharian masyarakat mereka lebih cenderung memikirkan tentang perut daripada memonitor grafik pemerintahan. Baru disaat tertentu dimana pemerintah membuat kebijakan yang sangat menyudutkan rakyat untuk bertahan hidup (contoh : menaikkan harga BBM), rakyat langsung memvonis pemerintahan gagal dalam mengemban tugasnya. Salah satu gagasan atau ide yang sedang digodog pemerintah pusat saat ini mengenai masalah pemberian remunerasi dalam reformasi birokrasi, salah satu senjata yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Saat ini era teknologi sangat gencar berkembang di berbagai negara dan hal itu juga terjadi di negara kita dimana masyarakat sekarang sangat menggandrungi teknologi yang ada, hampir semua lapisan masyarakat memiliki telepon seluler, membayar tagihan secara online, belanja menggunakan kartu kredit. Tentu hal ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa di negara kita dan tampaknya kesempatan seperti itu tidak disia-siakan oleh pemerintah untuk mengumandangkan e-government, suatu media teknologi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan bersih dalam penyelenggaraan, nyaman dalam pemakaiannya serta cepat dalam pelayanannya. Bahkan pada saat ini media internet sudah digunakan pemerintah untuk memberikan informasi secara luas oleh masing-masing instansi supaya dapat mencerminkan transparansi kepada publik meskipun belum semua instansi melakukan hal tersebut. Tapi tampaknya pemerintah belum mengoptimalkan sebaik mungkin penggunaan teknologi ini sebab masih banyak kertas-kertas berceceran dimana-mana. ADMINISTRASI, ya itulah satu suku kata yang hingga saat ini masih banyak dikeluhkan oleh rakyat. Untuk beberapa hal kita sebagai rakyat memerlukan administrasi yang sangat panjang dalam penyelesaiannya, dan sepertinya pemerintah memang belum menambal lubang tersebut yang hingga saat ini menjadi ujung tombak penting dalam hubungan Pemerintah-Masyarakat. Memang kadang perubahan tidak semua orang siap untuk melaksanakannya, tetapi hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Proses administrasi yang memakan waktu lama seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat jika kita menghargai teknologi, administrasi secara tradisional kadang perlu melewati 7 meja kerja tapi dengan pemanfaatan teknologi mungkin hanya melewati 3 meja kerja.
Sudah bukan eranya lagi saat ini kita harus menyepelekan administrasi, kata sederhana tapi banyak sekali keuntungan yang akan pemerintah dapatkan jika benar-benar mampu merubah pola pikir menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dicapai. KEPERCAYAAN, itulah yang akan didapatkan pemerintah dari hasil kerja keras hingga mampu merubah sistem administrasi yang baik. Bayangkan jika investasi di permudah dalam hal administrasi, tentu saja itu merupakan langkah pertama yang pasti disambut dengan gembira oleh investor, akan banyak investor yang berdatangan untuk menanamkan uangnya di negeri katulistiwa kita ini hingga menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan. Iklim usaha di dalam negeri juga akan tubuh dengan pesat, kemudahan untuk membuka usaha (PT, CV, dll) juga harus didukung dengan kemudahan dalam perpajakan (NPWP). Karena kemudahan-kemudahan tersebut tak lantas bagi kita untuk jalan lurus dengan mulus tanpa henti hingga harus mengorbankan hukum. PUNGLI, sisi lain yang selalu melekat dalam administrasi, tak kalah hebohnya dengan problem lainnya pungli sangat membuat resah masyarakat dan iklim investasi, entah apakah moral individu itu sendiri atau memang gaji yang dipatok negara saat ini dirasa tidak cukup. Jika kita bicara tidak cukup memang hal itu merupakan sifat dasar manusia yang akan sulit dirubah paradigmanya. TEKNOLOGI, inilah kata yang akan manjadi senjata ampuh untuk merubah sistem yang selama ini berjalan dan selalu menghambat proses administrasi. Seperti yang telah saya utarakan diatas dengan adanya teknologi ini maka akan menghemat kinerja dari instansi itu sendiri. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah sekarang sudah mulai memasukkan unsur kinerja yang terukur, diawali dengan 4 instansi DEPKEU, BPK, MA dan MENPAN maka mereformasi unsur kinerja sudah mulai dilaksanakan dengan mencangkokkan teknologi didalamnya. DEPKEU dengan pelayanan pajak satu atapnya dan BPK dengan membuka perwakilannya di seluruh ibu kota provinsi untuk memeriksa keuangan negara, dan pastinya untuk menuju pemerintahan yang bersih akan mulai di ikuti oleh instansi lainnya.
ROAD MAP TO EFFETIVE eGOVERNMENT
